RANGKUMAN KONSIDERAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

RANGKUMAN KONSIDERAN UU NO 5 TAHUN 1960

TENTANG

PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

MENIMBANG :

BAHWA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA AGRARIS, BUMI, AIR, DAN RUANG ANGKASA SEBAGAI KARUNIA TUHAN YME.

BAHWA HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU SEKARANG INI SEBAGIAN TERSUSUN BERDASARKAN TUJUAN DAN SENDI SENDI DARI PEMERINTAH JAJAHAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN RAKYAT DAN NEGARA DIDALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAHWA HUKUM AGRARIA TERSEBUT MEMPUNYAI SIFAT DUALISME,YAITU BERLAKUNYA HUKUM ADAT DAN HUKUM AGRARIA YANG DIDASARKAN ATAS HUKUM BARAT.

BAHWA BAGI RAKYAT ASLI HUKUM AGRARIA PENJAJAHAN ITU TIDAK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM.

BERPENDAPAT :

BAHWA DALAM PERTIMBANGAN DIATAS PERLU ADANYA HUKUM AGRARIA NASIONAL YANG BERDASAR ATAS HUKUM ADAT TENTANG TANAH, YANG SEDERHANA DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

BAHWA FUNGSI BUMI, AIR, DAN RUANG ANGKASA HARUS SESUAI DENGAN KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA.

BAHWA HUKUM AGRARIA NASIONAL ITU HARUS MEWUJUDKAN PENJELAMAAN DARI KETUHAHAN YANG MAHA ESA, PERIKEMANUSIAAN, KEBANGSAAN, KERAKYATAN DAN KEADILAN SOSIAL, SEBAGAI ATAS KEROHANIAN NEGARA DAN CITA-CITA BANGSA SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD.

BAHWA HUKUM AGRARIA TERSEBUT HARUS PULA MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI DEKRIT PRESIDEN TANGGAL 5 JULI 1959, KETENTUAN DALAM PASAL 33 UUD DAN MANIFESTO POLITIK RI SEBAGAIMANA YANG DITEGASKAN DALAM PIDATO PRESIDEN RI TANGGAL 17 AGUSTUS 1960.

BAHWA PERLU DILETAKKAN SENDI-SENDI DAN DISUSUN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BARU DALAM BENTUK UU YANG AKAN MERUPAKAN DASAR BAGI PENYUSUNAN HUKUM AGRARIA NASIONAL.

MEMPERHATIKAN :

USUL DPA SEMENTARA RI NO.1-/KPTSSSD/I/60, TTG PEROMBAKAN HAK TANAH DAN PENGGUNAAN TANAH.

MENGINGAT :

A.  DEKKRIT PRESIDEN TANGGAL 1 JULI 1959

B.  PASAL 33 UUD

C. PENETAPAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1960 (LN 1960-10) TENTANG  PENETAPAN MANIFESTO POLITIK RI TANGGAL 17 AGUSTUS 1959 SEBAGAI GBHN       DAN AMANAT PRESIDEN TANGGAL 17 AGUSTUS 1960

D. PASAL 5 JO 20 UUD DENGAN PERSETUJUAN DPR GOTONG ROYONG

MEMUTUSKAN

DENGAN MENCABUT :

1.  AGRARISCHE WET SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM PASAL 51 WET OP DE STAATSINRICHTING VAN NEDERLANDS INDIE

2.  A.  DOMEINVERKLARING

B.  ALGEMENE DOMEINVERKLARING

C.  DOMEINVERKLARING UNTUK SUMATERA

D. DOMEINVERKLARING UNTUK KERESIDENAN MANADO

E.  DOMEINVERKLARING UNTUK RESIDENTIE ZUIDER EN OOSTERAFDELING VAN BORNEO

3.  KONINKLIJK BERLUIT

4    BUKU KE II KUH PERDATA

MENETAPKAN  :

UU TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PASAL-PASAL DALAM UU NO 5 TAHUN

TENTANG

PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PASAL 1

AYAT   1     SELURUH WILAYAH INDONESIA ADALAH KESATUAN TANAH AIR  DARI SELURUH INDONESIA YANG BERSATU SEBAGAI BANGSA INDONESIA.

AYAT   2     SELURUH BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERMASUK KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KARUNIA TUHAN YME ADALAH BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA BANGSA INDONESIA DAN MERUPAKA KEKAYAAN NASIONAL.

AYAT   3     HUBUNGAN ANTARA BANGSA INDONESIA DAN BUMI, AIR SERTA RUANG ANGKASA TERMASUK DALAM AYAT 2  PASAL INI ADALAH HUBUNGAN YANG BERSIFAT ABADI.

AYAT   4     DALAM PENGERTIAN BUMI SELAIN PERMUKAAN BUMI, TERMASUK PULA TUBUH BUMI DIBAWAHNYA SERTA YANG BERADA DIBAWAH AIR.

AYAT   5     DALAM PENGERTIAN AIR TERMASUK BAIK PERAIRAN PEDALAMAN MAUPUN LAUT WILAYAH INDONESIA.

AYAT   6     YANG DIMAKSUD DENGAN RUANG ANGKASA IALAH RUANG DIATAS BUMI DAN AIR YANG TERSEBUT PADA AYAT 3 DAN 4 PASAL INI.

PASAL  2

AYAT   1     ATAS DASAR KETENTUAN DALAM PASAL 33 AYAT 3 UUD DAN HAL-HAL SEBAGAI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1, BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERMASUK KEKAYAAN YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA ITU PADA TINGKATAN TERTINGGI DIKUASAI OLEH NEGARA SEBAGAI ORGANISASI KEKUASAAN SELURUH RAKYAT.

AYAT   2     HAK MENGUASAI DARI NEGARA DIMAKSUD DALAM PASAL INI MEMBERI WEWENANG UNTUK :

A.  MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN, PERUNTUKAN, PENGGUNAAN, PERSEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERSEBUT

B.  MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

C.  MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG DAN PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANGMENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

AYAT   3     WEWENANG YANG BERSUMBER PADA HAK MENGUASAI DARI NEGARA YANG TERSEBUT PADA AYAT 2 PASAL INI DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT DALAM ARTI KEBANGSAAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMERDEKAAN DALAM MASYARAKAT DAN NEGARA HUKUM INDONESIA YANG MERDEKA, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

AYAT   4     HAK MENGUASAI DARI NEGARA TERSEBUT DIATAS, PELAKSANAANNYA DAPAT DIKUASAKAN PADA DAERAH-DAERAH SWASTANTRA DAN MASYARAKAT-MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEKEDAR DIPERLUKAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH.

PASAL   3

DENGAN MENGINGAT KETENTUAN DALAM PASAL 1 DAN 2 PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN HAK-HAK YANG SERUPA ITU DARI MASYARAKAT-MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA, HARUS SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA, YANG BERDASARKAN ATAS PERSATUAN BANGSA SERTA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG LEBIH TINGGI.

PASAL   4

AYAT   1     ATAS DASAR HAK MENGUASAI DARI NEGARA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DITENTUKAN ADANYA MACAM-MACAM HAK ATAS PERMUKAAN BUMI YANG DISEBUT TANAH YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA DAN DIPUNYAI OLEH ORANG ORANG BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN ORANG LAIN SERTA BADAN-BADAN HUKUM

AYAT   2     HAK-HAK ATAS TANAH YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 1 PASAL INI MEMBERI WEWENANG UNTUK MEMPERGUNAKAN TANAH YANG BERSANGKUTAN DEMIKIAN PULA TUBUH BUMI DAN AIR SERTA RUANG YANG ADA DIATASNYA SEKEDAR DIPERLUKAN UNTUK KEPENTINGAN YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN TANAH ITU, DALAM BATAS-BATAS MENURUT UNDANG-UNDANG INI DAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM LAIN YANG LEBIH TINGGI.

AYAT   3     SELAIN HAK-HAK ATAS TANAH SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 1 PASAL INI DITENTUKAN PULA HAK-HAK ATAS AIR DAN RUANG ANGKASA.

PASAL   5

HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU ATAS BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA IALAH HUKUM ADAT, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN NEGARA, YANG BERDASARKAN ATAS PERSATUAN BANGSA DENGAN SOSIALISME INDONESIA SERTA DENGAN PERATURAN PERATURAN YANG TERCANTUM DALAM UNDANG-UNDANG INI DAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA, SEGALA SESUATU DENGAN MENGINDAHKAN UNSUR-UNSUR YANG BERSANDAR PADA HUKUM AGAMA.

PASAL   6

SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL.

PASAL   7

UNTUK TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM MAKA PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH YANG MELAMPAUI BATAS TIDAK DIPERKENANKAN.

PASAL   8

ATAS DASAR HAK MENGUASAI DARI NEGARA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DIATUR PENGAMBILAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DALAM BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

PASAL   9

AYAT   1     HANYA WARGA NEGARA INDONESIA DAPAT MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG SEPENUHNYA DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA, DALAM BATAS-BATAS KETENTUAN PADA PASAL 1 DAN 2.

AYAT   2     TIAP-TIAP WARGA NEGARA INDONESIA, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN WANITA MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH SESUATU HAK ATAS TANAH SERTA UNTUK MENDAPAT MANFAAT DARI HASILNYA, BAIK BAGI DIRI SENDIRI MAUPUN KELUARGANYA.

PASAL  10

AYAT  1      SETIAP ORANG DAN BADAN HUKUM MEMPUNYAI SESUATU HAK ATAS TANAH PERTANIAN PADA ASASNYA DIWAJIBKAN MENGERJAKAN ATAU MENGUSAHAKANNYA SENDIRI  SECARA AKTIF DENGAN MENCEGAH CARA-CARA PEMERASAN.

AYAT   2     PELAKSANAAN DARI PADA KETENTUAN DALAM AYAT 1 PASAL INI AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN.

AYAT   3     PENGECUALIAN TERHADAP ASAS TERSEBUT PADA AYAT 1 PASAL INI DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN.

PASAL 11

AYAT   1     HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG,TERMASUK DALAM HUKUM,DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA WEWENANG WEWENANG YANG BERSUMBER PADA HUBUNGAN HUKUM ITU AKAN DIATUR, AGAR TERCAPAI TUJUAN YANG DISEBUT DALAM PASAL 2 AYAT 3 DAN DICEGAH PENGUASAAN ATAS KEHIDUPAN DAN PEKERJAAN ORANG LAIN YANG MELAMPAUI BATAS.

AYAT   2     PERBEDAAN DALAM KEADAAN MASYARAKAT DAN KEPERLUAN HUKUM GOLONGAN RAKYAT DIMANA PERLU DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN NASIONAL DIPERHATIKAN, DENGAN MENJAMIN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN GOLONGAN YANG EKONOMI LEMAH.

PASAL  12

AYAT   1     SEGALA USAHA BERSAMA DALAM LAPANGAN AGRARIA DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN BERSAMA DALAM RANGKA KEPENTINGAN NASIONAL DALAM BENTUK KOPERASI ATAU BENTUK-BENTUK GOTONG ROYONG LAINNYA.

AYAT   2     NEGARA DAPAT BERSAMA-SAMA DENGAN PIHAK LAIN MENYELENGGARAKAN USAHA BERSAMA DALAM LAPANGAN AGRARIA.

PASAL   13

AYAT   1     PEMERINTAH BERUSAHA AGAR SUPAYA USAHA-USAHA DALAM LAPANGAN AGRARIA DIATUR SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA MENINGGALKAN PRODUKSI DAN KEMAKMURAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 3 SERTA MENJAMIN BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA DERAJAT HIDUP YANG SESUAI DENGAN MARTABAT MANUSIA BAIK BAGI DIRI SENDIRI MAUPUN KELUARGANYA.

AYAT   2     PEMERINTAH MENCEGAH ADANYA USAHA-USAHA DALAM LAPANGAN AGRARIA DARI ORGANISASI-ORGANISASI DAN PERSEORANGAN YANG BERSIFAT MONOPOLI SWASTA.

AYAT   3     USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM LAPANGAN AGRARIA YANG BERSIFAT MONOPOLI HANYA DAPAT DISELENGGARAKAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

AYAT   4     PEMERINTAH BERUSAHA UNTUK MEMAJUKAN KEPASTIAN DAN JAMINAN SOSIAL TERMASUK BIDANG PERBURUHAN, DALAM USAHA-USAHA DILAPANGAN AGRARIA.

PASAL   14

AYAT   1     DENGAN MENGINGAT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PASAL 2 AYAT 2 DAN 3, PASAL 9 AYAT 2 SERTA PASAL 10 AYAT 1 DAN 2 PEMERINTAH DALAM RANGKA SOSILISME INDONESIA, MEMBUAT SUATU RENCANA UMUM MENGENAI PERSEDIAAN, PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA ;

A. UNTUK KEPERLUAN NEGARA

B. UNTUK KEPERLUAN PERIBADATAN  DAN KEPERLUAN-KEPERLUAN SUCI LAINNYA, SESUAI DENGAN DASAR KETUHANAN YME.

C.  UNTUK KEPERLUAN PUSAT-PUSAT KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL, KEBUDAYAAN DAN LAIN-LAIN KESEJAHTERAAN

D.  UNTUK KEPERLUAN UNTUK MEMPERKEMBANGKAN PRODUKSI PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA SEJALAN DENGAN ITU.

E.  UNTUK KEPERLUAN MEMPERKEMBANGKAN INDUSTRI, TRANSMIGRASI DAN PERTAMBANGAN.

AYAT   2     BERDASARKAN RENCANA UMUM TERSEBUT  PADA AYAT 1 PASAL INI DAN MENGINGAT PERATURAN-PERATURAN YANG BERSANGKUTAN, PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PERSEDIAAN, PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA UNTUK DAERAHNYA, SESUAI DENGAN KEADAAN DAERAH MASING-MASING.

AYAT   3     PERATURAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIMAKSUD DALAM AYAT 2 PASAL INI BERLAKU SETELAH MENDAPAT PENGESAHAN, MENGENAI DAERAH TINGKAT I DARI PRESIDEN, DAERAH TINGKAT II DARI GUBERNUR / KEPALA DAERAH YANG BERSANGKUTAN DAN DAERAH TINGKAT III DARI BUPATI / WALIKOTA

PASAL  15

MEMELIHARA TANAH, TERMASUK MENAMBAH KESUBURANNYA SERTA MENCEGAH KERUSAKANNYA ADALAH KEWAJIBAN TIAP-TIAP ORANG, BADAN HUKUM ATAU INSTANSI YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TANAH ITU, DENGAN MEMPERHATIKAN PIHAK YANG EKONOMI LEMAH.

2 Tanggapan

  1. ketika ada hasil tambang emas.yang nota bene adalah di tanah milik hak adat.tapi daerah bersih keras harus mau mengambil alih dari hak adat..pertanyaannya..apakah ada tantangan dengan hukum adat atau tidak..?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: