Hukum Perikatan

Pengertian PERJANJIAN menurut pasal 1313 KUH PERDATA Adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Kelemahan pertama yang terkandung dalam perjanjian :

  1. Perjanjian adalah suatu perbuatan { handling} atau suatu perjanjian hukum  {rechtshundugs}
  2. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 tidak mengadakan maksud dan tujuan pihak perjanjian.
  3. Tidak menunjukkan kata sepakat atau consensus sebagai dasar terjadinya perjanjian.

Ajaran modern / doktrin modern

Pengertian ajaran modern perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Didalam perjanjian hukum ada 2 macam kegiatan yaitu :

  1. Melakukan penawaran
  2. Penerimaan penawaran

Sumber perikatan menurut pasal 1233 KUH PERDATA adalah :

  1. Perjanjian
  2. Undang-undang
  • Perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak
  • Perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkrit

Syarat sahnya perjanjian

– Didalam pasal 1230 KUH Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian :

1.      Sepakat

2.      Cakap

3.      Suatu hal tertentu

4.      Suatu hal yang halal

Ad 1} Sepakat :  {asas konsensualitas} artinya suatu kontrak terjadi pasa saat           dicapainya kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Pengecualian :   Perjanjian riil { perjanjian damai,perjanjian hibah }

Ad 2} Cakap :  adalah kemampuan dari pihak untuk melakukan perbuatan hukum  oleh Hukum  atau orang yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Contoh   :

– orang yang terganggu jiwanya

– orang yang belum cukup umur

– orang yang dalam pengampuan {curator}

– orang yang tidak bias mengatur kekayaaannya sendiri.

menurut SEMA No. 3/1963 no 3 :

  • Suatu hal tertentu,suatu obyek perjanjian yang sudah harus ditentukan sebelumnnya  atau sudah lebih dahulu.
  • Suatu sebab yang halal yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,ketertiban umum dan kesusilaan.

Ad 3} Suatu hal tertentu = syarat obyektif

Ad 4} Suatu sebab yang halal = syarat obyektif

Syarat ke pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dan dapat dibatalkan.

Alasan menuntut pembatalan perjanjian adalah :

1. Kesepakatan/persetujuan diberikan secara tidak bebas

  • Paksaan psykis / rohani
  • Kekhilafan {hanya mengenai hal-hal pokok}
  • Penipuan

2. Karena salah satu pihak dalam perjanjian ternyata termasuk tidak cakap atau tidak Mampu melakukan perbuatan hukum.

Syarat ke 3 dan 4 merupakan syarat obyektif yang dapat dibatalkan demi hukum.

Syarat terjadinya perjanjian boleh hanya terpenuhi 1 syarat tetapi syarat sahnya perjanjian harus terpenuhi keempat syarat diatas,maka perjanjian bisa saja terjadi tetapi belum tentu sah.

Perikatan yang lahir dari undang-undang :

1. Perikatan yang dari undang-undang semata { hubungan alimentasi } Adalah suatu hubungan yang mewajibkan orang tua dan anak untuk saling memberi nafkah.

Contoh : pasal 298 {2}jo pasal 321 KUH Perdata

2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi :

a}     Perikatan yang lahir dari undang undang karena perbuatan yang halal    {zaakwarneming dan onnerschedigde} adalah mengurus kepentingan orang lain     tanpa diwajibkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1354 dan pasal 1359      KUH Perdata.

b}     Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang melanggar           hak{onrechmatiqe daad}sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365           KUH Perdata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: