IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAM DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

BAB  I

 PENDAHULUAN

 
A. Latar Belakang

          Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum intenasional. hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum humaniter meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, dan kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui. hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menetukan aturan dalam perang, tetapi karena alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi pemderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana konflik bersenjata diperbolehkan.

         Dalam hukum humaniter internasional,pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia, yaitu terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Pasal ini penting karena membebankan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan belligerent menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi. Konfensi internasional mengenai hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh PBB di Taheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan Hak asasi manusia dengan hukum humaniter internasional.

 Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasiomal dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat.

 B. Permasalahan

          Kadang kala apa yang sudah disepakati dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 tidak ditaati sepenuhnya oleh para pihak yang bertikai. Apakah peranan oraganisasi penegak hukum dalam memajukan dan meningkatkan hukum humaniter ? Bagaimanakah peranan organisasi penegak hukum dalam perlindungan orang sipil selama keadaan sengketa bersenjata ?

  BAB  II

 PEMBAHASAN MASALAH

 
Hukum humaniter internasional merupakan dasar dari hak asasi manusia, dalam arti bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari hukum humaniter. Hukum humaniter lebih dahulu daripada hak asasi manusia dan dikembangkan setelah hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan lainnya, sedangkan hak asasi manusia mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara di dalam negara tersebut. Hukum humaniter internasional beralku pada saat perang atau pada masa sengketa bersenjata, sedangkan hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Hukum humaniter mulai berlaku pada saat hak asasi manusia sudah tidak berlaku lagi. Hukum humaniter internasional melindungi mereka yang tidak mampu terus berperang atau yang sama sekali tidak turut bertempur, yaitu penduduk sipil.

         Perlunya penegakan huku nasional dalam arti menjamin penghormatan hukum dan akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum. Tanggung jawab organisasi penegak hukum adalah memelihara ketertiban umum, memberikan pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat dan pencegahan, juga menyelidiki kejahatan. Para petugas pengak hukum diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Kewenangan hukum untuk mengunakan kekerasan adalah unuk bagi organisasi penegak hukum.

         Hukum humaniter terbagi atas dua macam hukum, yaitu Hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban sengketa bersenjata dan Hukum Den Haag yang berkaitan dengan tindakan permusuhan.

 Dalam hukum humaniter yang terpenting adalah prinsip penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi yang dirumuskan sekaligus dalam pengertian perlindungan, perawatan dan bantuan yang diberikan kepada para korban sengketa bersenjata. Prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa, kebebasan dan keamanan pribadi dan prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus bagi perlindungan kelompok-kelompok rentan dapat ditemukan dalam hukum hak asasi manusia dan dalam hukum humaniter.

         Kapan dan dimanapun para petugas penegak hukum melaksanakan kekuasaan dan wewenang, mereka harus melindungi dan menghormati hak-hak dan kebebasan semua orang, baik yang ditegaskan dalam hukum hak asasi manusia manupun dalam hukum humaniter. Bila suatu negara dalam keadaan sengketa bersenjata atau kerusuhan dan ketegangan internal, atau dibawah keadaan darurat yang diumumkan, tidak boleh menghilangkan kewajiban tersebut, juga tidak dapat diberlakukan sebagai pembenaran bagi tidak dipatuhinya hak-hak dan kebebasan dasar. Kadaan-keadaan sengkedta bersenjata tidak terjadi seketika. Keadaan demikian merupakan hasil dari kemerosotan hukum dan ketrtiban di suatu negara yang merupakan tanggung jawab utama organisasi-organisasi penegak hukum. Keterlibatan para pejabat penegak hukum, sesuai dengan sifat tugas mereka, dalam menagani demontrasi dengan kekerasan, kerusuhan dan ketegangna yang dapat meningkat kepada perang saudara seharusnya menyadarkan mereka akan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia  yang padu dalam operasi lapangan dan latihan.

         Para petugas hukum harus menunjukkan kepekaannya sendiri terhadap hak-hak dan kebebasan perorangan serta menjaga kemampuan mereka melindungi hak-hak dan kebebasan manusia. Tindakan para petugas penegak hukum merupakan salah satu unsure praktik negara yang dapat dilihat dengan jelas.

 Tindakan para penegak hukum perorangan jarang dipandang atau dinilai.

Para penegak hukum lebih dilihat menunjukkan perilaku organisasi penegak hukum secara keseluruhan. Para petugas penegak hukum diharuskan untuk menggalakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia semua orang tanpa pembedaan yang merugikan. Kewajiban ini merupakan immplikasi bagi pendidikan dan pelatihan para petugas penegak hukum, mereka harus memperoleh pengetahuan yang memadai baik hukum nasional, hukum hak asasi manusia internasional maupun hukum humaniter. Para petugas penegak hukum perlu memperoleh dan memelihara ketrampilan, tehnik dan taktik yang tepat untuk menjamin penerapan yang memadai dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan didalam hukum demi menghormati dan melindungi hak-hak dan kebebasan perorangan.

         Para petugas penegak hukum harus disadarkan akan kapasitas perorangan dan bersama mereka untuk mempengaruhi pandangan masyarakat dan pengalaman perorangan akan hak-hak asasi manusia, juga bagaimana tindakan mereka mempengaruhi organisasi penegakan hukum secara keseluruhan. Fungsi penegakan hukum selama keadaan sengketa bersenjata dapat ditangguhkan sementara waktu, namun persoaalan penyelidikan selanjutnya tentang pelanggaran berat hukum perang akan memerlukan tanggung jawab penegak hukum. Itulah sebabnya mengapa para penegak hukum perlu diberi bekal pengetahuan akan hukum humaniter.

         Pendidikan dan pelatihan para petugas penegak hukum merupakan tanggung jawab nasional. Kerja sama dan bantuan dalam bidang hukum tidak akan mengurangi peranan penting yang dapat diperankan organisasi internasional di bidang hak asasi manusia dan hukum humaniter dalam memberikan layanan dan bantuan kepada negara. Perlindungan penduduk sipil selama perang ditetapkan berdasarkan tuntutan beradaban yang menghendaki dilaksanakannya prinsip-prinsip pembedaan antara warga negara dan negaranya. Pembedaan itu dimaksudkan untuk melindungi penduduk sipil di masa perang. Perlindungan ini dianggap sebagai suatu keharusan.

 Peranan organisasi penegak hukum adalah untuk menjamin perlindungan orang yang dilindungi atau orang yang tidak berdaya. Orang yang dilindungi itu harus dilengkapi dengan bantuan untuk mempertahankan haknya. Bantuan organisasi penegak hukum itu berupa wewenang tertentu untuk membantu orang yang dilindungi.

         Perlindungan penduduk sipil itu melalui bantuan berupa kesempatan bagi penduduk sipil untuk berhubungan secara tertulis dengan negara pelindung atau badan penolong lainnya. Dengan adanya kesempatan berhubungan itu penduduk sipil dapat mengajukan permohonan, keluhan atau permintaan lainnya. Mengenai bantuan yang diberikan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Dalam keadaan kerusuhan dan ketegangan internal badan-adan penegak hukum akan tetap memikul tanggung jawab utama dalam pemeliharaan hukum dan ketertiban, dalam arti organisasi, kerusuhan dan ketengan demikian menimbulkan masalah pengakan hukum yang spesifik. Penegakan hukum yang tidak sah dan sewenang-wewnang memiliki akibat negative yang nyata. Orang yang tidak bersalah terkena oleh tindakan-tindakan yang diambil apat mengarah kepada akibat lebih jauh berupa kemunduran hukum dan ketertiban yang telah ada.

         Penganiayaan atas orang-orang yang dicabut kebebasannya akan menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan badan penegak hukum untuk menangani masalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dari semua orang. Tindakan penegak hukum merupakan factor penting dalam menangani kerusuhan dan keteganagn internal. Penghormatan hak asasi manusia tergantung pada pengetahuan yang cukup dan penerapan pengetahuan tersebut dengan tepat dalam keadaan penegakan hukum operasional. Pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sangant diperlukan untuk perolehan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan perilaku yang sesuai dengan persyaratan hak-hak asasi intenasional dan hukum humaniter.

 BAB   III

 CONTOH KASUS

  1. Kasus Matsui Iwane

Kasus ini pernah diputus oleh Mahkamah Tokyo, dari kasus ini dua orang dari delapan puluh terdakwa yaitu Yosuke dan Osami Nagano meninggal karena masalah kesehatan selama persidangan.

Seorang terdakwa  (Shumei Okawa) telah mengalami gangguan kejiwaan pada hari pertama persidangan, sehingga ia dikirim ke ahli jiwa dan akhirnya dibebaskan pada tahun 1948.

Terdakwa lainnya diputuskan bersalah dan banyak diantara mereka yang terbukti bersalah atas lebih satu dakwaan.

Tujuh orang dijatuhi hukuman gantung, enam belas orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dua lainnya dijatuhi dengan hukuman yang agak ringan.

Mereka yang dijatuhi hukuman gantung dinyatakan bersalah, karena menghasut atau terlibat melakukan kekejaman2 yang berskala luas.

Tiga dari enam belas orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup meninggal dunia di penjara antara tahun 1949 – 1950. Tiga belas orang lainnya dibebaskan bersyarat antara tahun 1954 – 1956.

Dua orang mantan duta besar dijatuhi hukuman tujuh tahun dan dua puluh tahun penjara. Seorang meninggal dunia dua tahun kemudian sedangkan satu orang lainnya yaitu Shigemitsu dibebaskan bersyarat pada tahun 1950 dan ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 1954.

  1. Kasus Heinrich Wagner        

Wagner dituntut berdasarkan War Crimes Act tahun 1945. Ia dituduh atas pembunuhan 19 anak Yahudi dan para pekerja konstruksi rel kereta api serta pembunuhan terhadap 104 orang Yahudi didekat desa Ustinovka di Ukraina pada tahun 1942 dan 1943. Peradilan terhadap Wagner melibarkan 29 saksi negara asing. Akan tetapi tuduhan terhadap Wagner tidak dapat dilanjutkan, karena tertuduh mengalami serangan jantung sebelum diadili, olehnya itu penuntutan terhadap Wagner dihentikan.

  1. Kasus Polyukhovich

Polyukhovich dituduh atas pembunuhan 19 orang pria, wanita dan anak-anak dan terlibat pembunuhan terhadap 850 orang Yahudi Ukraina antar tahun 1941 dan 1943. Sehari sebelum ia nampak dihadapan pengadilan Adeleide untuk proses peradilan, Polyukvich menembak dadanya dan terluka, akan tetapi hal ini tidak menyebabkan peradilan dihentikan.

  1. Kasus Anto Furundzija

Furundzija dituduh melakukan 14 kejahatan yang tergolong dalam penahanan yang tidak sah terhadap penduduk sipil, perlakukan yang kejam dan tidak manusiawi, penyiksaan dan pembunuhan, penyiksaan / perkosaan. Tuduhan ini terbukti dan ia dihukum 18 tahun penjara.

  1. Kasus Herman Wilhelm Goering

Goering didakwa telah melakukan perencanaan bersamaan atau pemufakatan ( The common plan or conspiracy ), kejahatan terhadap perdamaian ( Crime against peace ), kejahatan perang ( War crime ), kejahatan terhadap kemanusiaan ( Crime against humanity ), Kesemua dakwaan ini terbukti yang menyebabkan Goering dihukum gantung.

 

BAB  IV

 KESIMPULAN  DAN  SARAN

 A. Kesimpulan

           Hukum, ketertiban, perdamaian dan stabilitas adalah tanggung jawab negara. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa pembedaan. Sumber dari organisasi penegak hukum terletak pada kebutuhan penegakan hukum nasional yang tegas. Tugas dan kewajiban oragnisasi penegak hukum berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pencegahan dan penyelidikan kejahatan, dan membantu pertolongan dalam keadaan darurat. Untuk meungkinkan pelaksaan tugas dan kewajiban mereka secara efektif, para petugas penegak hukum diberikan kekuasaan dan wewenang yang berjangkauan luas. Kekuasaan dan wewenang dalam penegakan hukum berkaitan dengan penahanan, penyelidikan, penggunaan kekerasan dan senjata api serta untuk bidang-bidang khusus.

         Hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penegakan hukum harus dilihat sebagai bagian dari praktek negara dan harus sesuai sepenuhnya dengan kewajiban negara menurut hukum internasional. Penggalakan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama dan perorangan dalam hal menyangkut penegakan hukum para petugas penegak hukum harus memahami kapasitas pribadi mereka untuk mempengaruhi imej organisasi penegak hukum secara keseluruhan.

B. Saran

            Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir, termasuk hak hidup dan hak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari rasa ketakutan.

Perang hanya akan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sipil yang tidak bersalah, oleh sebab itu sebaiknya kita bersama-sama menahan diri untuk tidak terprovokasi melakukan tindakan kekerasan dan peperangan yang akan merugikan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, aman dan damai.

DAFTAR  PUSTAKA

 -          Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara Tahun 2005 ; HUKUM HUMANITER DAN HAK ASASI MANUSIA, oleh Wahyu Wagiman, SH. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

-          Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional, oleh F. Sugeng Istanto.

-          To Serve & To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM, oleh C. de Rover.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: