HUKUM PERIZINAN

HUKUM PERIZINAN

Mengapa ada izin? karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang.

Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 pasal 7 Hirarki perundang-undangan yaitu :

  1. UUD 1945
  2. UU / Perpu
  3. PP
  4. PEPPRES
  5. KEPPRES
  6. PERDA ® PP (peraturan pelaksanaan)

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut.

Izin = persetujuan ® defenisi menurut Ten Berger.

Izin menurut pengertiannya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Izin dalam arti sempit ® izin saja

2. Dalam arti luas yaitu :

a. Izin merupakan Persetujuan

b. Dispensasi yaitu pembebasan

c. Lisensi ® digunakan dalam bidang perdagangan

d. Konsensi ® perjanjian antara pemerintah dan swasta dalam bidang pertambangan untuk menyerahkan tugas-tugas pemerintah kepada pihak swasta yang menyangkut kepentingan umum.

Izin adalah instrumen pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum.

Izin adalah seperangkat peraturan yang berisi tentang perkenaan atau izin

Wewenang lahir karena adanya UU / hukum yang tertulis.

Norma ialah isi dari hukum yaitu yang terdiri dari tiga hal : Norma perintah misalnya dalam hal Pajak, Norma larangan misalnya dalam pasal KUHP, dan Norma Membolehkan misalnya dalam KUHPerdata.

Kekuasaan merupakan hak Jabatan, yang berbeda dengan Kewenangan yang merupakan hak yang dijalankan karena adanya tanggung jawab.

Izin dalam istilah asing (Belanda) disebut Verguming.

Bentuk Izin itu harus tertulis.

HO (Hinder Ordonansi) : Hinder = Gangguan, Ordonansi = peraturan, HO yaitu sebuah izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha yang ada disitu.

Pengertian izin adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

  1. Dispensasi adalah keputusan pejabat pemerintah yang bebas suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Pengertian ini menurut UU No. 1 Pasal 74.
  2. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan perusahaan.
  3. Konsesionaris adalah suatu izin yang berhubungan besar dimana kepentingan umum dimana sebenarnya ada tugas pemerintah tetapi pemerintah memberikan hak kepada konsesi yang bukan pejabat pemerintah.

Tujuan Perizinan ® dalam arti luas

Tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.

  1. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).
  2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
  3. Keinginan melindungi objek tertentu.
  4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
  5. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.
About these ads

10 Tanggapan

  1. mau nanya nih, pembenahan apa yang perlu dilakukan dalam perizinan? thx

  2. mau nanya,mengapa persetujuan/perkenan dari penguasa untuk melanggar suatu larangan dikemas dalam bentuk SK/beschiking?

  3. PP itu Peraturan Pemerintah

  4. saya mau nanya..dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, PP itu Peraturan Pelaksanaan atau Peraturan Presiden?
    trimakasih…

  5. Perizinan itu kalau di Lingkungan pendidikan dalam hal ini Fak. Hukum, dipelajari pada Mata Kuliah Hukum Perizinan (dipelajari Tersendiri), jika ditanyakan masuk keranah hukum mana? maka perizinan itu lebih tepatnya masuk pada HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, karena kalau kita telah lulus pada Hukum Administrasi Negara baru dapat mengambil Hukum Perizinan…
    Hukum Perizinan tersebut membahas seputar masalah Perizinan yang tidak lain merupakan Administrasi Negara, dan perizinan ini diterbitkan oleh Pejabat Negara/pemerintah/penguasa sehingga juga akan berbicara keranah Hukum Tata Negara dan sebelumnya juga akan membahas hukum perdata sehingga kesemuanya itu saling berkaitan…
    kalau di dunia pendidikan (Fak. Hukum) : Belajar Hukum Perdata pada semester 1 kemudian setelah lulus dapat mengambil Hukum Tata Negara kemudian lanjut ke Hukum Administrasi Negara jika lulus dapat melanjutkan ke Hukum Perizinan. (jadi kesemua hukum sebelumnya ini adalah pondasi dari Hukum Perizinan itu sendiri) dimana hukum yang satu berbicara tentang Orangnya dan yang lain berbicara mengenai administrasinya atau izinnya dan yang lain berbicara mengenai bendanya.

  6. mw nanya..
    masalah perizinan itu masuk ke ranah hukum perdata atau Hukum tata negara ???

  7. Tetap diperlukan…

  8. mau tanya guys……apakah diperlukan surat ijin Ho untuk usaha di atas tanah desa???

  9. Mungkin yang anda maksud disini adalah Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie (HO) yang merupakan setiap usaha atau badan hukum yang mengadakan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu di suatu daerah. Adapun maksud dari ijin HO adalah sebagai upaya untuk menjaga dan menjamin kepentingan/ ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan.
    sehingga harus ada izin atau persetujuan dari masyarakat sekitar untuk mendirikan suatu usaha atau tempat usaha tersebut termasuk lingkungan sekitarnya seperti sawah atau lahan kosong. karena dewasa ini selain orang dan badan hukum / koorporasi, lingkungan juga sebagai subjek hukum yang sama.

  10. saya mau menayakan, bagaimana dengan izin lingkungan dalam pendirian SPPBE, apakah izinnya cukup hanya dengan bagian kiri, kanan, depan dan belakang dari lokasi SPPBE tersebut, atau perlu masyarakat sekitarnya ( radius ), bagaimana jika pada lokasi SPPBE tersebut, kiri, kanan dan belakanganya sawah, tidak ada rumahnya, apakah cukup dengan izin pemilik tanahnya. makasaih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: