Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

HUKUM ACARA PTUN

Hukum Acara PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara)

Di Amerika menganut = satu peradilan saja

  • Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan yang diperuntukkan untuk menguji dan menilai tentang tindakan-tindakan tata usaha negara bila terjadi suatu pelanggaran hukum tentang kesewenang-wenangan pemerintah. Contoh : proses pencabutan perizinan, pencabutan atas tanah.
  • Secara umum PTUN : yang di uji adalah Tata Usaha Negara.
  • Kenapa harus ada PTUN : untuk menjaga kesewenang-wenangan penguasa/pemerintah.

Kekhususan HK. ACARA PTUN atau Karakteristik PTUN yaitu :

1. Gugatan tidak menunda pelaksanaan PTUN

-      Praesunitio iustae Causa / Het Vermueden Van Redimatigheid artinya tindakan TUN itu selalu dianggap benar menurut hukum sepanjang ada bukti sebaliknya dari pengadilan.

-      Menganut azas : seketika keputusan itu di keluarkan maka dengan seketika itu sah menurut hukum. Azas PTUN : bisa di kesampingkan dengan alasan mendesak.

2. Dikenalnya tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu 90 hari sejak diterimanya KTUN

3. Peranan Hakim Aktif ® Aominis Litis ® yakni dalam proses persidangan peranan hakim bersifat aktif.

4. Dikenalnya Prosedur Dismisal atau Rapat Permusyawaratan yaitu rapat untuk menjaring apakah gugatan dan penggugat telah memenuhi syarat dimana yang memeriksa dalam rapat adalah hakim tunggal.

Objek Gugatan ® apa yang dipersoalkan dalam peradilan TUn tersebut ?

Objek sengketa dalam PTUN adalah KTUN

Pengertian KTUN dapat di lihat dalam UU No. 5 tahun 1986 Pasal 1 Poin 3, dimana KTUN adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Pejabat TUN.

Yang persyaratan tertulis dan KTUN itu yakni:

  • Tidak mesti berwujud suatu bentuk tertentu.
  • Berisi tindakan Hukum
  • Sifat Normanya adalah Kongkrit : Jelas objek yang dituju; Individual : Jelas Orang yang dituju; dan Final : tidak lagi diperlukan persetujuan dari atasan.
  • Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Hak Gugat PTUN yaitu : ada hubungan kausal antara penggugat dengan akibat hukum (keinginan). Hak gugat diberikan kepada orang yang secara langsung menderita kerugian. Namun menurut Prinsip : Actio Popularis yaitu gugatan yang bersifat perwakilan sehingga dimungkinkan bagi pihak ke tiga yang tidak menderita kerugian secara langsung untuk dapat mengajukan gugatan.

About these ads

3 Tanggapan

  1. Terimakasih Bli

  2. Terima kasih

    Mohon ijin kopi

  3. silahkan Kopi

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: